PENGINTEGRASIAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  

Penulis 

Dr. Muhamad Chairul Basrun Umanailo, M.Si 

Dr. Idrus Hentihu, M.Si  

Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si  

Mansyur Nawawi, SH., L. LM  

Hamiru, SE, MM., M.Si 

Nur Hayati Nahumarury. ST. MT 

Belinda Sam, SH., MH 

Syafa Lisaholit, S.Pd., M.Pd 

A Yusdianti Tenriawali, SS., M.Hum 

Tri Kurnia Badu, S.Pd., M.Pd 

 

 

Editor:   

Dr. Andries Lionardo, M.Si  

Dr. Rudy Kurniawan, M.Si 

Rosita Umanailo, S.Hut., M.Si 

Iskandar Hamid, SP., M.Si  

 

 

Layout:  

Feni Ayu Lestari 

Rusdianto 

Lina Murana 

Yusuf Palembang 

 

ISBN : (SEMENTARA PROSES) 

Penerbit : 

 Mitra Ilmu 

 

Kantor:  

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang 

Kecamatan Makassar Kota Makassar 

Hp. 0813-4234-5219/081340021801 

Email : mitrailmua@gmail.com  

Website : www.mitrailmumakassar.com 

Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022 

 

Cetakan pertama: Januari 2023 

Dalam konteks pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prioritas 

kebijakanPemerintah Kabupaten Buru dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan menuju 

pencapaian  visi  pembangunan  Kabupaten  Buru  yaitu  “Kabupaten  Buru  Yang  Maju  Menuju 

Masyarakat Bupolo Yang Sehat, Cerdas, Berahlak,Mandiri dan Sejahtera”. Seperti diketahui, 

pengentasan  masyarakat  miskin  merupakansalah  satu  prioritaspembangunan  jangka 

menengahmaupun jangka panjang di Kabupaten Buru. Kebijakan pemberdayaan masyarakat ini 

diimplementasikan  melaluiberbagai  program  atau  kegiatan  baik  yang  bersumberdana  dari 

AnggaranPendapatan  dan  BelanjaDaerah  (APBD)  maupun  dari  berbagaisumber  lainnya, 

termasukdari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). 

Kabupaten Buru merupakan salah satu daerah di ProvinsiMaluku dengan tingkat kemiskinan 

dalam 5 tahun terakhir teridentifikasi pada kondisi yang fluktuatif. Permasalahan kemiskinan 

ini, secaralangsung telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buru, 

khususnya  yang  berada di pedesaan. Lemahnyakeberdayaan  masyarakat dalam  mewujudkan 

kesejahteraan merupakan salah satu indikator permasalahan kemiskinan yang terjadi. Berbagai 

program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah,diketahui belum 

mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar. 

Melalui  penelitian  yang  dilakukan,  diketahui  sejak  tahun  2005-2014  sejumlah  program 

pemberdayaan  masyarakat telah dilaksanakan di  Kabupaten Buru, namun demikian terdapat 

beberapa permasalahan yang secara langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan program 

tersebut.  Jika  dikaitkan  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  berbagai  program 

pemberdayaan tersebut tampak masih belum menunjukan hasil yang maksimal. Setidaknya, jika 

dilihat  berdasarkan  indikator  pencapaian  program  pemberdayaan  yaitu  kemandirian 

masyarakat, tampak  masih  belum  memberikan  hasil  yang  maksimal  perihal  tujuan  program 

pemberdayaan dimaksud (masyarakat mandiri).