PENGINTEGRASIAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Penulis
Dr. Muhamad Chairul Basrun Umanailo, M.Si
Dr. Idrus Hentihu, M.Si
Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si
Mansyur Nawawi, SH., L. LM
Hamiru, SE, MM., M.Si
Nur Hayati Nahumarury. ST. MT
Belinda Sam, SH., MH
Syafa Lisaholit, S.Pd., M.Pd
A Yusdianti Tenriawali, SS., M.Hum
Tri Kurnia Badu, S.Pd., M.Pd
Editor:
Dr. Andries Lionardo, M.Si
Dr. Rudy Kurniawan, M.Si
Rosita Umanailo, S.Hut., M.Si
Iskandar Hamid, SP., M.Si
Layout:
Feni Ayu Lestari
Rusdianto
Lina Murana
Yusuf Palembang
ISBN : (SEMENTARA PROSES)
Penerbit :
Mitra Ilmu
Kantor:
Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang
Kecamatan Makassar Kota Makassar
Hp. 0813-4234-5219/081340021801
Email : mitrailmua@gmail.com
Website : www.mitrailmumakassar.com
Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022
Cetakan pertama: Januari 2023
Dalam konteks pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prioritas
kebijakanPemerintah Kabupaten Buru dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan menuju
pencapaian visi pembangunan Kabupaten Buru yaitu “Kabupaten Buru Yang Maju Menuju
Masyarakat Bupolo Yang Sehat, Cerdas, Berahlak,Mandiri dan Sejahtera”. Seperti diketahui,
pengentasan masyarakat miskin merupakansalah satu prioritaspembangunan jangka
menengahmaupun jangka panjang di Kabupaten Buru. Kebijakan pemberdayaan masyarakat ini
diimplementasikan melaluiberbagai program atau kegiatan baik yang bersumberdana dari
AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) maupun dari berbagaisumber lainnya,
termasukdari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).
Kabupaten Buru merupakan salah satu daerah di ProvinsiMaluku dengan tingkat kemiskinan
dalam 5 tahun terakhir teridentifikasi pada kondisi yang fluktuatif. Permasalahan kemiskinan
ini, secaralangsung telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buru,
khususnya yang berada di pedesaan. Lemahnyakeberdayaan masyarakat dalam mewujudkan
kesejahteraan merupakan salah satu indikator permasalahan kemiskinan yang terjadi. Berbagai
program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah,diketahui belum
mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar.
Melalui penelitian yang dilakukan, diketahui sejak tahun 2005-2014 sejumlah program
pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan di Kabupaten Buru, namun demikian terdapat
beberapa permasalahan yang secara langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan program
tersebut. Jika dikaitkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, berbagai program
pemberdayaan tersebut tampak masih belum menunjukan hasil yang maksimal. Setidaknya, jika
dilihat berdasarkan indikator pencapaian program pemberdayaan yaitu kemandirian
masyarakat, tampak masih belum memberikan hasil yang maksimal perihal tujuan program
pemberdayaan dimaksud (masyarakat mandiri).