HUKUM KEUANGAN NEGARA : AZAS, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Posted by on

 Penulis :  Dr. Made Jayantara,SH., MH., MAP., CLA

 

ISBN:  

 

Desain Sampul dan Tata Letak:  Abu Syahla 

 Penerbit : Mitra Ilmu 

 Ukuran : 23 x 15 cm (Standar UNESCO) 

 

Kantor:  

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang 

Hp. 081340021801/ 0852-9947-3675/ 0821-9649-6667 

Email : mitrailmua@gmail.com  

Website : www.mitrailmumakassar.com 

Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022 

 

Cetakan pertama: Mei  2026 

SINOPSIS : Buku “HUKUM KEUANGAN NEGARA : Azas, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban” membahas secara komprehensif konsep, prinsip, dan sistem hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dalam dinamika tata kelola pemerintahan modern, keuangan negara menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan nasional, pelayanan publik, serta terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum keuangan negara menjadi sangat penting, baik bagi akademisi, praktisi hukum, aparatur pemerintahan, maupun masyarakat luas.

Buku ini menguraikan berbagai azas dasar hukum keuangan negara, mulai dari prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, hingga pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, pembahasan difokuskan pada mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penulis juga mengkaji hubungan antara kebijakan publik dan sistem pengelolaan keuangan negara, termasuk peran lembaga pemeriksa, pengawasan internal pemerintah, serta tanggung jawab hukum terhadap penyalahgunaan keuangan negara. Materi disusun secara sistematis dengan pendekatan teoritis dan praktis sehingga mudah dipahami serta relevan dengan perkembangan hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman mendalam mengenai hukum keuangan negara sebagai landasan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), profesional, transparan, dan berintegritas. Buku ini layak dijadikan referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur sipil negara, praktisi hukum, maupun pemerhati kebijakan publik di Indonesia.